Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Himbau Pemda Perkuat Ekonomi Mikro dan UMKM
Kota Tangerang – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, menyerukan pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil langkah tegas dalam memperkuat sektor ekonomi mikro dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia juga menekankan pentingnya penciptaan kebijakan terobosan guna mengatasi masalah pengangguran yang menjadi perhatian serius di Kota Tangerang.
Menurut Turidi, kehadiran pemerintah sangat krusial dalam memperjuangkan hak setiap warga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesempatan ekonomi yang memadai. Ia melihat ada dua pilar utama yang perlu menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.
“Pemerintah harus bisa mendorong dua sektor yang harus dikembangkan. Pertama sektor ekonomi mikro UMKM. Yang kedua, pemerintah harus bisa membuat terobosan-terobosan yang bisa menggairahkan ekonomi,” ujar Turidi, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi daerah. Melalui pelatihan yang relevan dan pembentukan pola hidup yang produktif, masyarakat diharapkan memiliki bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja.
“Meningkatkan SDM masyarakat itu penting, masyarakat harus punya skill. Setiap orang yang ada di Kota Tangerang berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Caranya, kita harus punya pola yang berorientasi pada perubahan,” tegas Turidi.
Lebih lanjut, Turidi menyoroti pergeseran lanskap ekonomi Kota Tangerang. Jika sebelumnya dikenal sebagai ‘kota seribu industri’, kini daerah tersebut bertransformasi menjadi kota yang lebih mengandalkan sektor jasa dan pelayanan. Perubahan ini menuntut pemerintah untuk sigap mempersiapkan infrastruktur, sistem, dan pola kerja yang kondusif bagi masuknya investasi baru.
“Kota Tangerang ini kan kota seribu industri, tapi lama kelamaan berubah menjadi kota jasa. Maka harus persiapkan infrastruktur, sistem, dan pola kerja agar mempermudah investasi,” jelasnya.
Meski demikian, Turidi menegaskan bahwa masuknya investor, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), harus tetap mematuhi regulasi daerah dan menjunjung tinggi prinsip saling menghargai. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.
“Kami sangat mendukung pemerintah dalam soal pengangguran ini dengan mendorong banyak investor datang. Akan tetapi, investor harus berbasis ketentuan saling menghargai, menghormati, dan mengikuti aturan daerah yang sudah menjadi ketetapan,” tegas Turidi.
Diharapkan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen sektor usaha dapat membuka lebih banyak gerbang kesempatan kerja, memperluas peluang bagi masyarakat lokal, serta semakin memperkuat UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah.(erni)
Related posts
No Comments