Nilai Tanah Makin Mahal, PCNU Tangsel Kejar Sertifikat Aset Pesantren dan Masjid

SIBER77.COM TANGERANG SELATAN, — Suasana sore di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan terasa berbeda, Kamis (12/11/2026). Bukan rapat formal yang kaku, melainkan Ngopi Senja Keliling Kota yang digelar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang Selatan bersama Kantor Pertanahan atau BPN Kota Tangerang Selatan.

Mengangkat tema Menjaga Tanah, Merawat Amanah, Menguatkan Jam’iyah, pertemuan ini menjadi forum dialog untuk memperkuat perlindungan dan penataan legalitas aset pesantren, masjid, musholla, serta lembaga pendidikan.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, beserta jajaran pejabat dan staf BPN Tangsel. Dari unsur NU, hadir Wakil Katib Syuriah PWNU Banten yang juga salah satu tokoh pendiri Kota Tangerang Selatan, KH. Rasud Syakir, Ketua PCNU Tangsel KH. Abdullah Mas’ud, Sekretaris PCNU Gus Fikri Hakim, serta jajaran pengurus PCNU dan lembaga terkait.

Ketua PCNU Kota Tangerang Selatan, KH. Abdullah Mas’ud, menegaskan bahwa tanah pesantren, masjid, musholla, dan lembaga pendidikan bukan sekadar aset fisik. Di baliknya ada warisan perjuangan para ulama dan amanah masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Di atas tanah pesantren, para santri menuntut ilmu. Di atas tanah masjid dan musala, umat membangun kehidupan spiritual. Di atas tanah madrasah, kita menyiapkan generasi masa depan. Karena itu, menjaga tanah bukan semata-mata urusan administrasi, tetapi menjaga amanah dan keberlanjutan khidmah,” tegasnya.

Menurut Abdullah, banyak aset keagamaan dan pendidikan tumbuh dari keikhlasan para kiai, para wakif, dan masyarakat. Namun dalam pengelolaannya masih ada tantangan, terutama soal kelengkapan dokumen, status hukum, administrasi wakaf, dan potensi sengketa pertanahan.

Ia menilai, di tengah perkembangan Tangerang Selatan sebagai kawasan perkotaan dengan nilai tanah yang semakin tinggi, penataan dan perlindungan aset keumatan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

“Jangan sampai tanah yang dahulu diperjuangkan dengan keikhlasan oleh para pendahulu kita, justru menghadapi persoalan hukum karena kelalaian administrasi generasi penerusnya,” ujarnya.

Dalam forum itu, muncul gagasan untuk mendorong tertib administrasi dan kepastian hukum atas aset-aset keumatan.

Gerakan ini diusulkan melalui lima agenda kolaborasi, yakni inventarisasi dan pemetaan aset, pembentukan klinik konsultasi pertanahan, pendampingan penertiban administrasi dan sertifikasi tanah, peningkatan literasi hukum pertanahan, serta penguatan koordinasi antara PCNU dan Kantor Pertanahan.

Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan bahwa penataan aset merupakan bagian dari agenda transformasi PCNU Kota Tangerang Selatan melalui Road Map NU Tangsel 2026-2046 dan Renstra 2026-2031.

Menurutnya, kemandirian jam’iyah tidak cukup hanya dibangun melalui penguatan sumber pembiayaan organisasi, tetapi juga membutuhkan pengelolaan aset yang tertib, profesional, dan akuntabel.

“Kemandirian jam’iyah bukan hanya soal kemampuan memperoleh sumber pembiayaan, tetapi juga kemampuan menjaga, mengelola, dan memastikan keberlanjutan aset yang telah diamanahkan kepada kita,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPN Tangsel, Seto Apriyadi, menyambut baik Ngopi Senja PCNU di BPN Tangsel. Dalam sambutannya, ia menyampaikan model penyelesaian sengketa wakaf melalui isbat wakaf seperti yang ada di Gorontalo, bisa juga dicoba di Tangsel.

Ia juga berharap PCNU bisa menginisiasi pertemuan lintas lembaga seperti Pemkot, Kemenag, Pengadilan Agama, serta pihak terkait untuk mengurai persoalan perwakafan di Tangsel.

Menutup pernyataannya, Abdullah menegaskan bahwa kolaborasi PCNU dengan Kantor Pertanahan merupakan bagian dari ikhtiar menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Dari Ngopi Senja kita ingin melahirkan solusi. Dari kolaborasi kita ingin menghadirkan aksi. Dan dari kepastian hukum atas aset keumatan, kita ingin memastikan khidmah Nahdlatul Ulama terus berlangsung lintas generasi,” pungkasnya. (Erni)