Bantuan UMKM Pascabanjir Langsa Belum Jelas, Publik Soroti Kinerja Diskopindag
ACEH, SIBER77.COM – Berbulan-bulan setelah banjir besar melanda Kota Langsa pada 2025, program bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijanjikan pemerintah daerah belum juga menunjukkan kejelasan, kondisi ini memicu pertanyaan publik terhadap kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Langsa.
Sejumlah pelaku UMKM mengaku telah mengikuti proses pendataan sejak awal, termasuk mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang diminta, namun hingga kini, mereka belum menerima informasi lanjutan terkait status bantuan yang dijanjikan.
“Pendataan sudah kami ikuti, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Kami jadi bertanya-tanya, apakah program ini benar-benar berjalan,” kata seorang pelaku usaha yang terdampak banjir.
Banjir yang terjadi pada 2025 lalu diketahui melumpuhkan ratusan usaha kecil di berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga kuliner rumahan.
Kerugian yang dialami para pelaku UMKM ditaksir mencapai miliaran rupiah, sehingga bantuan modal usaha dinilai sangat krusial untuk pemulihan ekonomi.
Diskopindag sebelumnya menyampaikan komitmen untuk membantu pelaku UMKM melalui program pemulihan ekonomi.
Namun, hingga akhir April 2026, tidak ada publikasi resmi terkait daftar penerima, besaran bantuan, maupun jadwal pencairan.
Minimnya transparansi ini memunculkan sorotan dari masyarakat. Tidak hanya soal lambannya realisasi, tetapi juga terkait keterbukaan informasi yang seharusnya menjadi kewajiban badan publik.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap program yang menggunakan anggaran negara wajib disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ketidakjelasan informasi dalam jangka waktu yang cukup lama berpotensi menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Diskopindag Kota Langsa belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan terkait mekanisme, progres, serta kendala dalam penyaluran bantuan tersebut.
Publik mendesak agar pemerintah segera membuka data secara transparan, termasuk kriteria penerima, jumlah bantuan, serta waktu pencairan.
Kejelasan dinilai penting agar program pemulihan ekonomi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
Tim redaksi akan terus menelusuri perkembangan program ini guna memastikan akuntabilitas dan kepentingan publik tetap terjaga.
Sumber:Hendrick
Kaperwil Aceh
No Comments